MADAHA.ID – Sebanyak 104 peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimma) Polri Angkatan ke-74 Tahun 2025 melaksanakan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di berbagai lembaga dan instansi di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Dari jumlah tersebut, 20 peserta didik yang tergabung dalam Kelompok Belajar (Pokjar 5) melaksanakan kegiatan KKP di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) pada Senin (20/10/2025) kemarin.
![](https://madaha.id/wp-content/uploads/2026/03/Putih-Modern-Ucapan-Selamat-Idul-Fitri-Instagram-Story_20260319_132157_0000-scaled.jpg")
Adapun kegiatan ini mengusung tema dengan tema “Sinergitas Polri dan Ombudsman Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Mewujudkan Kepercayaan Masyarakat.”
Sementara turut hadir dalam kegiatan tersebut Perwira Pengawas Kombes Pol. Tommy Bambang Irawan, dengan didampingi AKBP Asep Kamaludin, dan Kompol Heni Mardiayatmi,
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Drs. Dan Satriana. Kemudian Kepala Bidang Pengaduan Masyarakat, Fitri Agustin, dan Ita Resmi Marliana yang mewakili Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan.
Dalam sambutan, perwakilan Ombudsman RI, menyampaikan bahwa kolaborasi antara Ombudsman dan Polri merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik Sespimma terhadap tugas, fungsi, dan peran Ombudsman dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, termasuk di lingkungan Kepolisian RI.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta didik Sespimma dapat memahami pentingnya pengawasan pelayanan publik agar tercipta pelayanan yang profesional, transparan, dan berkeadilan,” kata Satriana, Jumat 24 Oktober 2025
Sementara itu, Kombes Pol. Tommy Bambang Irawan, yang mewakili Kasespimma Polri Brigjen Pol. Sonny Irawan menjelaskan bahwa kegiatan KKP ini bertujuan memberikan bekal praktis dan referensi lapangan bagi peserta didik dalam melaksanakan tugas pelayanan di wilayah. Tujuannya agar dapat mengintegrasikan teori yang diperoleh selama pendidikan dengan praktik di lapangan.
“Dengan memahami secara langsung prosedur pelayanan publik serta mekanisme kerja Ombudsman RI, peserta didik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial,” pungkas Kombes Pol. Tommy. (*)
Penulis : Aryanto
Editor : TIM
