MADAHA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan total pendapatan daerah dirancang sebesar Rp639,29 miliar. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Jumat (19/12/2025)
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 mencakup rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, RPJMD 2021–2026, RKPD 2026, serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.
![](https://madaha.id/wp-content/uploads/2026/03/Putih-Modern-Ucapan-Selamat-Idul-Fitri-Instagram-Story_20260319_132157_0000-scaled.jpg")
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Akham Gazali, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian tahapan pembahasan anggaran yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Dikatakan, tahapan itu diawali dengan penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh pemerintah daerah, dilanjutkan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Setelah melalui seluruh tahapan pembahasan, maka secara garis besar rancangan APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2026 dapat disepakati,” kata Akham, Sabtu (20/12/2025)
Ia merinci, pendapatan daerah Tahun 2026 dirancang sebesar Rp639,29 miliar, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp22,82 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp611,72 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp4,74 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp656,78 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp545,12 miliar, belanja modal Rp9,79 miliar, belanja tidak terduga Rp1,5 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp100,36 miliar.
Dengan komposisi tersebut, ia menambahkan, APBD 2026 mengalami defisit sebesar Rp17,45 miliar, dengan pembiayaan daerah direncanakan Rp5 miliar dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar minus Rp12,48 miliar.
Akham menegaskan, pendapatan dan belanja daerah yang telah disepakati dalam KUA-PPAS menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026, yang selanjutnya akan dikaji DPRD untuk memasuki tahapan persetujuan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kepulauan Sula, Ir. Hi. Saleh Marasabessy, menuturkan, KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 telah disepakati bersama dan ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan pada 11 Desember 2025.
Menurutnya, penyusunan APBD 2026 menghadapi tantangan cukup berat akibat keterbatasan fiskal daerah, terutama karena penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi ini, kata Wabup, berdampak langsung pada turunnya target pendapatan daerah dan berpengaruh terhadap kemampuan pembiayaan belanja pembangunan.
“Jika dibandingkan dengan Tahun 2025, terjadi penurunan belanja daerah yang cukup signifikan pada hampir seluruh komponen,” ungkapnya.
Ia merinci, belanja operasi pada Tahun 2026 turun sebesar 9,55 persen, belanja modal turun hingga 96,41 persen, belanja tidak terduga turun 56,02 persen, dan belanja transfer turun sebesar 20,4 persen.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap memprioritaskan belanja wajib dan mengikat, khususnya untuk pemenuhan mandatory spending pada sektor pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). (*)
Editor : Redaksi
